Begini Tanggapan AMPB Soal Keputusan dari Partai Gerindra

PATI – Mondes.co.id | Polemik terkait posisi Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) atas nama Irianto Budi Utomo, terus bergulir.

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), menegaskan hingga kini belum ada keputusan resmi dari Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Pati terkait pergantian pria yang akrab disapa Pak Ir tersebut.

Baca Juga

4 bulan  lalu

New Sloe-loep, Pilihan Wisata Anak saat Libur Sekolah

404 Vindi Agil

Koordinator Posko MPB, Teguh Istiyanto menuturkan pihaknya baru akan mengetahui kejelasan pada agenda sidang Paripurna.

“Memang ada pemberitaan soal itu, tapi informasi resmi dari Fraksi Gerindra Pati belum kami terima, di Paripurna baru kita tahu kebenarannya,” ujar Teguh, hari ini, Rabu, 24 September 2025.

Teguh membenarkan bahwa Irianto tidak diganti, pihaknya akan meminta klarifikasi resmi kepada Fraksi Gerindra.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Ratusan Unit Lampu Penerangan Jalan Umum Rembang akan Dipasang, Kapan?

455 Supriyanto

“Apakah tidak diganti itu karena kemauan pribadi Irianto atau keputusan fraksi. Itu yang akan kami tanyakan secara resmi,” terangnya.

Selain soal Pansus Hak Angket, AMPB juga menyoroti isu pemecatan Bupati Pati Sudewo sebagai kader Partai Gerindra.

Menurut Teguh, pihaknya belum menerima rilis resmi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra maupun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra.

“Yang beredar baru sebatas pernyataan personal, bukan hasil rapat resmi partai. Kami menunggu jawaban dari DPP maupun langsung dari Pak Prabowo selaku Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra,” tegasnya.

Lebih jauh, pihaknya memperingatkan jika partai berlogo burung Garuda terbukti melindungi Sudewo yang dinilai arogan dan terindikasi melakukan pelanggaran, maka MPB siap memberikan sanksi sosial-politik.

“Kalau Gerindra berpihak pada kader bermasalah, berarti Gerindra mendukung kebijakan yang menyusahkan rakyat. Bahkan, rakyat Pati siap memboikot Gerindra,” ujarnya.

Harapannya Gerindra tetap menjadi partai yang berpihak pada rakyat.

“Kalau Gerindra lebih memilih melindungi kader yang bermasalah, partai itu tidak layak berada di Bumi Pertiwi,” pungkasnya.