Kemendagri Dorong Penguatan Peran Satlinmas di Rembang
Foto: Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Dr. Benhard E. Rondonuwu saat kunjungan kerja di Rembang (Mondes/Istimewa) REMBANG – Mondes.co.id | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menekankan peran krusial Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) di seluruh daerah.
Hal ini disampaikan secara langsung oleh Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Dr. Benhard E. Rondonuwu, dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Rembang, pada Jumat, 12 September 2025.
Dalam arahannya, Dr. Benhard secara spesifik menguraikan isi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.1.4/E.1/BAK tertanggal 3 September 2025.
Surat edaran ini secara jelas menitikberatkan pada peningkatan peran Satlinmas sebagai garda terdepan dalam menjaga kondusifitas wilayah.
“Dalam rangka terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum di daerah, diperlukan peran aktif Satlinmas sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020,” tegasnya.
Dr. Benhard menyoroti potensi besar yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah yang tercatat sebagai provinsi dengan jumlah anggota Satlinmas terbanyak di Indonesia.
Di Kabupaten Rembang sendiri, tercatat ada lebih dari 5.000 anggota Satlinmas yang tersebar di berbagai desa dan kelurahan.
Potensi luar biasa ini, menurutnya, menjadi modal penting untuk memperkuat sistem keamanan lingkungan, terutama jika didukung penuh oleh Babinsa dari Kodim dan Bhabinkamtibmas dari Polres.
”Barangkali perlu mengaktifkan kembali siskamling di tingkat RT dan RW, dengan dukungan Babinsa dari Kodim maupun Bhabinkamtibmas dari Polres agar bisa membina,” imbuhnya, menekankan perlunya sinergi antar-lembaga dalam menjaga keamanan di tingkat akar rumput.
Selain penguatan peran, Kemendagri juga mendorong pemanfaatan teknologi melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Masyarakat (SIM Linmas).
Dr. Benhard menginstruksikan agar setiap pelaporan terkait gangguan ketertiban umum dapat dilakukan melalui aplikasi ini.
Digitalisasi ini, jelasnya, merupakan bagian dari inisiatif Satu Data Nasional yang bertujuan memudahkan pemantauan kondisi linmas di seluruh daerah secara real-time.
”Kami sudah siapkan format dan link pelaporan yang harus diisi setiap hari. Mohon ditugaskan personel agar pelaporan bisa berjalan,” tegasnya.
Dr. Benhard juga menambahkan bahwa penguatan peran Satlinmas ini bukan sekadar kebijakan, melainkan instruksi langsung dari Presiden RI.
Perintah ini menekankan perlunya pengawasan dan penguatan sistem keamanan lingkungan secara berkelanjutan.
“Kami diperintahkan untuk memantau terus siskamling yang ada, karena ini perintah langsung Pak Presiden kepada Pak Menteri,” pungkasnya.
Bupati Rembang, Harno, menyambut baik arahan dari Kemendagri tersebut.
Menurutnya, peran Satlinmas sangat fundamental dalam mendukung ketenteraman wilayah, terutama dalam menghadapi berbagai dinamika sosial dan politik di tingkat lokal.
”Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih dan kami siap menindaklanjuti arahan Kemendagri agar Indonesia aman dan kondusif,” tandas .
Penegasan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Rembang untuk bekerja sama dengan pusat dalam memastikan keamanan dan ketertiban di wilayahnya.
Editor: Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
Tidak ada komentar