Dana Desa Diduga Raib, Warga Demo Kades Tlogosari

PATI – Mondes.co.id | Puluhan warga Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, berbondong-bondong mendatangi kantor desa pada Rabu (20/8/2025) pagi.

Kedatangan mereka diketahui untuk menuntut keterbukaan dan transparansi pengelolaan Dana Desa (DD) yang diduga diselewengkan.

Baca Juga

2 minggu  lalu

Rotasi Pejabat dan Kenaikan Pangkat Terjadi di Lingkungan Polresta Pati

128 Harold

Berdasarkan surat audiensi yang dilayangkan oleh koordinator aksi Zainal Arifin, dipertanyakan penggunaan dana desa tahap I tahun 2025 sebesar Rp436 juta yang hingga kini belum jelas peruntukannya.

Selain itu, ada sejumlah anggaran lain yang diduga disalahgunakan oleh kepala desa.

Baca Juga

10 bulan  lalu

Nelayan Pekalongan Divonis 18 Tahun Penjara, Tim Hotman Paris 911 Ajukan PK di PN Pati

539 Vindi Agil

“Mengingat sudah cairnya dana desa tahap I bulan Maret 2025 lewat kasi pembangunan sebesar Rp436 juta, lewat kasi kesra Rp40 juta, kaur umum Rp8 juta dan bondo deso tahun 2024 sebesar Rp212 juta yang sampai saat ini belum jelas dan tidak adanya transparansi penggunaannya,” tulis Zainal Arifin.

Sementara itu Abdul Qosim, perwakilan warga menduga bahwa anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan desa itu disalahgunakan oleh kepala desa.

Pasalnya, berdasarkan hasil audiensi bersama dengan perangkat desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), diketahui jika anggaran yang sudah turun diminta oleh Kades.

Hal inilah yang dinilai warga kurang tepat.

Apalagi, kasus semacam ini juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya, yang mana sudah dilaporkan ke Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades).

“Ini adalah keresahan warga yang selama ini terjadi, seperti anggaran yang sudah turun, tetapi realisasi belanja belum ada. Jadi kami ingin memberikan stigma positif di masyarakat untuk perangkat desa, kenapa uang yang sudah masuk ke kas desa malah diberikan ke kepala desa. Uang desa itu diminta kepala desa, dan sudah dikonfirmasi oleh perangkat desa bersama BPD totalnya kurang lebih Rp1 miliar,” kata Qosim.

Warga pun menuntut ada kejelasan dan transparansi terkait anggaran desa.

Jika memang terjadi permasalahan internal di dalam pemerintah desa, warga berharap ada keterbukaan publik yang sehat dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

“Tuntunanya ada pembangunan, kalau ada apa-apa ya dikomunikasikan segera dieksekusi. Desa kita itu bisa dibilang tertinggal daripada desa lain, sehingga harus ada kejelasan,” tukasnya.

Editor: Mila Candra