Rentang Tahun 2022-2023, Ratusan Izin Usaha Koperasi di Trenggalek Dibekukan

TRENGGALEK – Mondes.co.id | Lantaran dinilai tidak aktif, sebanyak 256 koperasi di wilayah Kabupaten Trenggalek dibekukan.

Hal tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan, termasuk dari sisi administrasi maupun aktivitasnya.

Baca Juga

9 bulan  lalu

Harga Kebutuhan Pokok Mulai Naik, Pemkab Trenggalek Gelar Pasar Murah

491 Heru Wijaya

Data itu didapat dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskomidag) Kabupaten Trenggalek sebagai pengampu kebijakan lingkup daerah.

Dikonfirmasi Mondes.co.id, Kepala Diskomidag Trenggalek, Saniran  menyampaikan jika di Bumi Menak Sopal sebenarnya ada 583 unit koperasi yang telah terdaftar.

Pun begitu, di rentang tahun 2022 hingga 2023, pihaknya sudah membubarkan sekitar 256 badan usaha dimaksud (koperasi), karena jelas-jelas pasif atau tanpa kegiatan usaha.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Lapas Kelas IIB Pati Panen Ratusan Kilogram Ikan Lele

1234 mondes

“Kebijakan dilakukan karena koperasi-koperasi itu sudah tidak ada aktivitas usaha. Bahkan berpotensi disalahgunakan dokumen akta pendiriannya untuk hal yang bisa merugikan pihak lain,” sebutnya, Rabu (13/8/2025).

Menurut Saniran, Diskomidag Trenggalek memutuskan untuk membekukan ratusan izin badan usaha (koperasi), dikarenakan benar-benar terbukti vakum.

Kebanyakan, bubarnya kegiatan di tengah jalan itu dipicu oleh kurang siapnya manajemen di awal, tata kelola yang tidak matang, hingga pondasi permodalan belum kuat.

“Mayoritas koperasi yang bubar dikarenakan tidak disertai dengan pondasi yang kuat, baik karena pengurus yang belum siap mengelola, hingga perencanaan kerja yang kurang matang,” jelas Kadiskomidag.

Pada awalnya, lanjut dia, kemungkinan jajaran pengurus membentuk koperasi hanya demi mengejar target atas program pemerintah.

Selain juga, harapan agar menerima bantuan dari bergulirnya program tersebut.

Namun, begitu bantuan dari pemerintah sudah berhenti, maka badan usaha itu tidak mampu melanjutkan kegiatan.

“Sangat dimungkinkan, karena para anggota dan pengurus tidak mau iuran,” ujarnya.

Kadiskomidag menambahkan bahwa pembubaran unit-unit koperasi dilakukan bertahap selama dua tahun (periode tahun 2022-2023).

Karena jumlah yang cukup banyak, dahulu sempat menjadi atensi maupun perhatian pemerintah provinsi dan pusat.

“Hingga kini, Diskomidag tetap menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan monitoring sekaligus pembinaan. Terutama pada KMP (Koperasi Modern Produktif), jangan sampai kandas di tengah jalan,” pungkas Saniran.

Editor: Mila Candra