Maksimalkan Kesehatan Masyarakat, Layanan RSUD Trenggalek Dievaluasi Legislatif

TRENGGALEK – Mondes.co.id | Demi memaksimalkan layanan kesehatan bagi masyarakat Bumi Menak Sopal, kinerja dua rumah sakit daerah di Trenggalek dievaluasi legislatif.

Melalui Komisi IV, DPRD Trenggalek menggelar rapat dengar pendapat bersama kedua fasilitas kesehatan publik dimaksud, yakni RSUD dr. Soedomo dan RSUD Panggul.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Pemdes Masih Gagap Jalankan SIKS-NG, Begini Tanggapan Dinsos

998 mondes

Hal tersebut dilakukan, mengingat saat ini RSUD dr. Soedomo resmi naik kelas menjadi rumah sakit tipe B.

Sedangkan RSUD Panggul masih berstatus tipe C, karena memang masih memerlukan beberapa pembenahan.

Itu sebagaimana disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin ketika dikonfirmasi awak media bahwa beberapa poin harus disesuaikan dengan pendapatan serta rencana alokasi penganggaran di masing-masing Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Baca Juga

2 tahun  lalu

RTLH di Pati Kian Bagus, DPRD Berikan Apresiasi

330 admin

“Pendapatan BLUD di RSUD dr. Soedomo sempat turun hingga Rp3 miliar, namun dalam draf KUA-PPAS kita kembalikan ke Rp147,5 miliar,” sebut Sukarodin, Senin (11/8/2025).

Sedangkan untuk RSUD Panggul, lanjut dia, direncanakan menerima tambahan sekitar Rp1,2 miliar.

Alokasi anggaran itu, digunakan untuk menutupi kekurangan gaji pegawai selama enam bulan yang mencapai sekitar Rp1 miliar lebih.

Terkait investasi BLUD rumah sakit plat merah tersebut, masih menunggu finalisasi Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

“Gaji karyawan yang di dr. Soedomo dipastikan aman, tapi untuk RSUD Panggul ada penambahan. Terkait investasi BLUD menunggu finalisasi RBA dahulu, Insya Allah tuntas pekan depan,” ujarnya.

Menurut Sukarodin, peningkatan status RSUD Panggul belum difokuskan selesai tahun ini.

Pasalnya terkendala pada ketersediaan infrastruktur pendukung, yaitu pembangunan lantai dua yang belum teranggarkan, sehingga harus menunggu hingga terealisasi dulu.

“Misal memungkinkan, diusulkan dari Dana Alokasi Umum (DAU), sebab kalau dipaksakan dari BLUD dikhawatirkan malah menjadi kendala ke depannya,” pungkas politisi PKB itu.

Editor: Mila Candra