Rembang Target JKN Capai 100 Persen Tahun Ini

REM­BANG — Mondes.co.id | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang tengah berupaya keras untuk mencapai target cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 100 persen bagi seluruh warganya.

Saat ini, angka partisipasi warga dalam program JKN sudah mencapai 98 persen, menyisakan target dua persen lagi yang membutuhkan tambahan anggaran.

Baca Juga

3 bulan  lalu

Volume Sampah di Pati Naik 30 Ton

274 Singgih Tri

Bupati Rembang, Harno, menegaskan bahwa jaminan kesehatan merupakan prioritas utama pemerintahannya.

Ia bertekad agar seluruh warga, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu, dapat mengakses layanan BPJS Kesehatan tanpa terkendala biaya.

“Prioritas saya adalah memastikan seluruh warga Rembang mendapatkan BPJS Kesehatan. Kami ingin masyarakat tidak lagi khawatir soal biaya berobat,” ujar Harno.

Baca Juga

9 bulan  lalu

Tes ASN Rembang Berlangsung di Jogja? BKD Tunggu Ploting Selengkapnya dari BKN

537 Singgih Tri

Untuk mencapai target cakupan 100 persen, Pemkab Rembang membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp9 miliar hingga Rp10 miliar.

Angka ini setara dengan kebutuhan untuk mengintegrasikan dua persen warga yang belum terdaftar.

Anggaran tambahan ini direncanakan akan diakomodasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun ini, yang saat ini sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang.

“Kami targetkan pembahasan anggaran di DPRD bisa selesai dalam dua bulan ke depan. Setelah itu, kita akan realisasikan untuk menyelesaikan kekurangan tersebut,” imbuh Harno.

Rembang Menuju UHC Prioritas 2025

Upaya Pemkab Rembang ini sejalan dengan target nasional untuk mencapai status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas pada tahun 2025.

UHC Prioritas merupakan tolok ukur bahwa seluruh penduduk telah terdaftar dalam program JKN dan bisa mengakses layanan kesehatan secara cepat, mudah, dan terjamin.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Rembang menjelaskan bahwa dalam APBD induk 2025, anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan mencapai Rp27 miliar.

Namun, kebutuhan riilnya adalah Rp36,8 miliar, sehingga terdapat kekurangan anggaran sekitar Rp9,7 miliar.

“Kami optimistis kekurangan itu bisa dipenuhi lewat APBD Perubahan. Ini bagian dari komitmen Bupati untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kepala DKK beberapa waktu lalu.

Selain menggenjot anggaran, Pemkab Rembang juga aktif memperkuat fasilitas layanan kesehatan di berbagai wilayah.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa peserta BPJS tidak hanya terdaftar, tetapi juga dapat memperoleh layanan yang cepat dan berkualitas.

RSUD dr. R. Soetrasno Rembang, sebagai salah satu fasilitas kesehatan utama, terus meningkatkan pelayanan.

Peningkatan dilakukan dari sisi kapasitas ruangan, jumlah tenaga medis, hingga sistem administrasi, guna menampung kebutuhan pasien JKN yang terus meningkat.

Dengan komitmen yang kuat dari Pemkab Rembang dan dukungan dari DPRD, diharapkan seluruh warga Rembang dapat segera menikmati jaminan kesehatan penuh tanpa beban biaya, mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.

Editor: Mila Candra