Capaian PAD dan Efisiensi Anggaran Jadi Pembahasan Serius Legislatif Trenggalek

TRENGGALEK – Mondes.co.id | DPRD Kabupaten Trenggalek, melalui Komisi II gelar rapat bersama OPD mitra kerja yakni Badan Keuangan Daerah (Bakeuda).

Beberapa poin penting jadi catatan pembahasan, di antaranya Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten tahun 2024 yang hanya menyentuh angka 95,87 persen.

Baca Juga

2 tahun  lalu

“Bandungannya Jepara”, Astana Hinggil Jadi Primadona Baru Wisata di Kota Ukir

1322 mondes

Selain itu, juga didiskusikan mengenai efisiensi anggaran yang dilakukan Pemkab Trenggalek sesuai Inpres 1 tahun 2025.

“Komisi II telah rapat bersama dengan Bakeuda, pertama klarifikasi tentang realisasi pendapatan tahun 2024 dan efisiensi anggaran sesuai inpres 1 tahun 2025,” kata Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto hari ini, Sabtu (15/3/2025).

Sesuai agenda yang direncanakan, sambung dia, bahwa target pendapatan Pemkab Trenggalek di tahun 2024 tidak tercapai 100 %, namun hanya tercapai 95,87 %.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Pemerintah Tetapkan GKP Rp5000, Petani Tolak Mentah

925 mondes

Sehingga, akan mempengaruhi sejumlah kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan ke depannya.

“Usai klarifikasi-klarifikasi, disampaikan Bakeuda bahwa ternyata pendapatan yang tidak tercapai dari sektor layanan BLUD yang sah, yaitu di BLUD di RSUD dr. Soedomo Trenggalek,” imbuhnya.

Walau rumah sakit itu sudah berupa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) , sambung Mugianto, namun pendapatan juga harus diperhitungkan. Karena berapa pun hasil yang diperoleh, sama sekali tidak akan mempengaruhi APBD.

Meski demikian, RSUD tetap harus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

“Dengan kata lain, pendapatan mereka hanya bisa digunakan sendiri, karena aturannya memang tidak boleh langsung dimasukkan di APBD. Namun, tetap wajib memberikan layanan terbaik ,” ujar Mugianto.

Dijelaskan lebih jauh oleh Mugianto, terkait pembahasan klarifikasi tentang langkah dan upaya yang akan diambil TAPD dalam menindaklanjuti Inpres nomor 1 tahun 2025 dari Presiden. Sejumlah strategi sudah disusun, seperti rencana efisiensi mulai perjalanan dinas yang dipotong hingga 50 persen.

“Terus, honorarium dinas, lembur, mamin, belanja rutin, biaya umum kegiatan juga akan dipangkas, kemudian jumlah panitia lelang maupun panitia kegiatan juga dikurangi,” jelas dia.

Lebih lanjut, Ketua Komisi II tersebut menerangkan jika opsi pemotongan anggaran merupakan salah satu strategi untuk bagaimana melakukan efisiensi di masing-masing OPD.

Semua pihak harus mau dan mampu menerima hal itu, pasalnya memang terdapat efisiensi sebesar Rp54 miliar, potongan anggaran transfer dari pusat.

“Sedangkan saat ini, masih dalam tahap diskusi tentang bagaimana nanti jika rencana efisiensi anggaran itu sudah diterapkan,” tandas Mugianto.

Editor: Mila Candra