Ini Upaya Tangani Krisis Air Bersih dan Lonjakan Harga LPG di Karimunjawa

JEPARA – Mondes.co.id | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mengupayakan sejumlah langkah untuk mengatasi krisis air di Kepulauan Karimunjawa.

“Kemarin kita mengecek kebutuhan air bersih di Karimunjawa. Sesuai laporan masyarakat, sejumlah wilayah mengalami krisis air,” ungkap Pj Bupati Edy Supriyanta, Sabtu (19/10/2024).

Baca Juga

1 tahun  lalu

Bertepatan Pilkada, Kegiatan HUT ke-79 PGRI di Jepara Dimajukan Oktober

608 Dian A.

Bersama dengan jajaran Forkopimda, Pj Bupati Jepara berkeliling untuk menyambangi warga yang kesulitan air bersih.

“Di Karimunjawa memang terjadi kekeringan dan kemarin kita telah droping 100.000 liter kepada warga,” katanya.

Langkah selanjutnya untuk mengatasi krisis air bersih di Karimunjawa terdekat adalah melakukan droping air bersih ke warga.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Nasdem Gaet Dua Sosok Calon Bupati Pati

486 Harold

Sementara untuk langkah ke depannya, Pemkab akan berupaya melakukan kerja sama dengan Universitas Diponegoro untuk menggunakan teknologi desalinasi, yakni teknologi untuk mengubah air payau menjadi air bersih dan layak konsumsi.

“Mudah-mudahan dengan teknologi desalinasi bisa menjadi solusi,” kata dia.

Selain ketersediaan air bersih, Edy Supriyanta juga mengecek peredaran elpiji, setelah sebelumnya mendapati laporan bahwa elpiji yang dijual dengan harga tak sewajarnya di Karimunjawa.

“Pemkab Jepara telah mendistribusikan sebanyak 2.000 tabung gas elpiji setiap minggunya, yang selanjutnya didistribusikan ke sejumlah pangkalan,” kata dia.

Adapun jumlah pangkalan gas elpiji di Kecamatan Karimunjawa berjumlah tujuh pangkalan yang masing-masing tersebar di beberapa titik lokasi, empat di Desa Karimunjawa, satu di Desa Nyamuk, satu di Desa Kemujan, dan satu di Desa Parang.

“Untuk elpiji di Karimunjawa sudah tercukupi, bahkan selama musim liburan, di mana permintaannya juga meningkat, stok pun telah ditambah sampai 20.000,” tuturnya.

Lanjut dia, terkait adanya penyelewengan dan ketidakseragaman harga, ia sampaikan, selanjutnya akan ditindak. Sebab hal tersebut tentunya akan merugikan masyarakat.

Editor: Mila Candra